Defisit Pemko Gusit Terus Mencuat , Samotuho Sarankan Walikota Studi Banding
Samotuho Harefa dan Walikota Gunungsitoli, Sowa'a Laoli
Foto : Istimewa
Gunungsitoli, - Menanggapi kabar defisit keuangan di pemerintahan Kota Gunungsitoli yang terus mencuat, Anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari partai Hanura, Samotuho Harefa menyarankan Walikota Gunungsitoli untuk melakukan Studi Banding kepada Bupati Nias Barat/Utara/Selatan untuk dapat belajar menangani defisit.
Menurut dia, issu defisit yang saat ini dijadikan sebagai bahan pemburukan citra seseorang terutama yang sedang ikut dalam pergulatan politik saat ini, dianggapnya adalah hal yang tidak fair. Karena defisit anggaran itu bukanlah hal yang baru dan bukan hal yang tabu di pemerintahan, serta tidak ada hubungannya dengan korupsi.
"Karena seluruh daerah otonomi, bahkan APBN saja defisit dibawah 3%. Daerah di Pulau Nias juga sama, APBD nya defisit tetapi penyelenggaraan pemerintahan terbukti tetap bisa berjalan," tutur Samotuho, Jum'at (20/09/024).
Menurutnya justru disitulah akan teruji kemampuan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah anggaran.
"Yang paling penting dijaga dibawah 4,45%. Sederhananya jika tidak ada silpa untuk menutup defisit, hapus atau rasionalisasi belanja dan hal ini juga arahan BPK. Namun, yang terjadi di pemerintahan kota Gunungsitoli saat ini adalah sudah tau tidak ada silpa, tetapi terus tender proyek walau tidak ada uang," ungkapnya.
"Yang kasian kan rekanan terancam tidak dibayar, bahkan bisa jadi gaji dan tunjangan pegawai menjadi terancam," tambahnya.
Sementara menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli yang juga merupakan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Gunungsitoli, Imanuel Ziliwu, justru Samotuho merasa heran sekaligus merasa lucu.
"Saya merasa lucu, beliau pimpinan banggar, sudah membahas dan sudah tanda tangan APBD TA 2023/2024, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Gunungsitoli Tahun 2023 sudah diterima DPRD Kota Gunungsitoli, tapi merasa dibodohi-bodohi, kan lucu aja," sambungnya dengan nada heran.
Diapun menyarankan agar issu tersebut tidak perlu ditanggapi, karena menurut dia, hal itu biasa terjadi karena sedang dalam nuansa politik, mungkin tidak ada lagi bahan yang diperdebatkan.
"Dan kalau ditanya, yang paling bisa dan punya kewenangan menjelaskan dan bagaimana solusinya adalah Walikota sebagai pimpinan pemerintahan," pungkasnya. (Red).
