Warga Pakpak Bharat Minta Pendampingan Pemerintah untuk Mengelola Potesi Daerah
PAKPAK BHARAT - Warga Pakpak Bharat mengharapkan pendampingan pemerintah untuk bisa mengelola potensi yang dimiliki daerah hasil pemekaran Kabupaten Dairi 28 Juli 2003 itu.
Ini dikatakan warga Desa Buluh Tellang Kecamatan Tinada langsung kepada Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara, Sihar Sitorus yang mengunjungi Kabupaten Pakpak Bharat, Minggu (3/6/2018). "Kami tidak tahu potensi apa di sini (Pakpak Bharat). Takut kalau kami salah, nanti dihukum. Jadi, lebih baik kami bertani saja. Padahal, tidak mungkin tidak ada potensi di Pakpak Bharat ini bisa jadi penghasilan kami," ungkap tokoh masyarakat, J Boang Manalu kepada Sihar.
Selain itu, lanjutnya, warga juga mengeluhkan serangan hewan liar terhadap hasil pertanian, yakni, kopi, cabai, jeruk, dan lainnya. Warga Pakpak Bharat yang sebagian memiliki mata pencaharian sebagai petani, tak mampu mengatasi serangan hewan liar tersebut. "Di sini monyet-monyet liar yang sering makan hasil pertanian kami. Ini tak bisa kami atasi dan sering buat kami merugi," keluhnya yang didampingi istri, T Anakampun.
Dengan begitu, warga mengharapkan adanya pendampingan pemerintah untuk memberikan pengetahuan kepada warga soal potensi besar yang dimiliki Pakpak Bharat tanpa merusak lingkungan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. "Kami inginkan adanya pendampingan dari pemerintah agar kami tahu apa potensi yang dimiliki daerah dan bagaimana pengelolaannya," katanya.
Menjawab keluhan warga itu, Sihar mengatakan, Sumut yang kaya akan potensi alamnya, memang sepatutnya dapat dikelola dengan baik. "Seharusnya memang adanya pendampingan dari pemerintah. Agar ada edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Tak hanya soal potensi daerah, tapi juga pengelolaannya," ujar pendamping Djarot Saiful Hidayat itu.
Pengelolaan itu, tambah Sihar, tak bisa berjalan dengan baik dan maksimal tanpa dilibatkannya masyarakat. Hal ini pula yang menjadi visi misi Paslon yang diusung PDI Perjuangan dan PPP itu. "Sumut kaya akan potensi daerah yang beragam. Tugas pemerintah untuk mengelolanya dengan baik. Tapi, pengelolaan tentu harus melibatkan masyarakat sebagai ujung tombak. Di sini, Djoss sudah siapkan program itu. Potensi-potensi daerah harus dilibatkannya masyarakat untuk berperan aktif," pungkas Sihar. (red/rls)
